Thursday, August 18, 2011

Perhatian Public-Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja

Direktur International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia, Peter van Rooij mendukung upaya Indonesia menjunjung kesetaraan di tempat kerja di seluruh instansi,sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja. Ditambah lagi Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi tentang penolakan terhadap diskriminasi hak asasi manusia.
Berdasarkan data yang dihimpun ILO, tren pelecehan seksual di tempat kerja terus meningkat. Di Uni Eropa, 30-50 persen perempuan dan 10 persen laki-laki mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, di kawasan Asia Pasifik ada sebanyak 30-40 persen karyawan. Khusus di Asia, sebanyak 18 persen karyawan di Cina dan 16 persen pegawai di Arab Saudi juga mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.


Peter mengatakan,dampak buruk pelecehan seksual yakni menyebabkan frustrasi dan melunturkan kepercayaan diri pada korbannya. Pada beberapa kasus, korban pelecehan akhirnya sering bolos kerja dan akhirnya kehilangan mata pencaharian. “Perusahaan juga bisa kehilangan pekerja yang terampil, serta kekurangan kemampuan bersaing karena citra instansi yang terus menurun,” kata dia dalam seminar bertajuk ‘Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja’ di Hotel Borobudur, Selasa (23/11).

Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pinky Saptandari mengatakan, posisi tawar tenaga kerja perempuan umumnya lebih lemah sehingga lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Tenaga kerja perempuan juga lebih memperhatikan kewajibannya dan kurang memahami tentang hak-haknya di tempat kerja. “Padahal ada pemberian cuti hamil dan melahirkan, cuti haid dan menyusui,” kata dia.

Di Indonesia, lanjutnya, kasus pelecehan seksual di tempat kerja relatif sedikit. Bukan karena jumlahnya sedikit, tapi karena korban pelecehan seringkali enggan melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Selain itu, perangkat hukum yang mengatur secara khusus dan rinci tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan juga belum ada. “Hanya ada KUHP, tentang pencabulan, persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Padahal pelecehan seksual tidak hanya itu,” imbuhnya.

Ia mengharapkan pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja yang segera diterbitkan pemerintah bisa menjadi aturan resmi di semua perusahaan dan diketahui oleh semua karyawan. Prosedur pengaduan nantinya juga harus jelas jika nanti ada karyawan yang melaporkan adanya pelecehan seksual di tempat kerja.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi, penerapan pedoman pencegahan pelecehan seksual harus disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di masyarakat. Sebab, perbedaan suku, agama, etnis, menyebabkan penilaian terhadap terjadinya pelecehan juga berbeda-beda.

Sofjan mengatakan, pedoman yang diterbitkan pemerintah setidaknya dapat dijadikan sebagai upaya preventif di setiap tempat kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Ia mendukung penuh penyusunan pedoman dan sosialisasinya. “Ini pekerjaan rumah untuk pimpinan perusahaan dan serikat pekerja. Apalagi tindakan hukum di negara kita dirasa kurang sekali,” ujarnya.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menerbitkan keputusan menteri sebagai rujukan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja bisa menimpa siapa saja dan harus dicegah karena berdampak buruk baik bagi karyawan maupun perusahaan.

”Keputusan menteri ini menjadi semacam pedoman awal yang memberikan pedoman kepada perusahaan, pengusaha, dan serikat pekerja dalam hubungan industrialnya agar beberapa poin penting yang menjadi ancaman pelecehan seksual tidak terjadi,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka seminar ”Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”, Senin (22/11) di Jakarta.

Pelecehan seksual di tempat kerja akan menurunkan kinerja para pekerja dengan tingginya tingkat ketidakhadiran, bahkan juga bisa berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Sementara di sisi pengusaha, kasus pelecehan seksual juga akan menurunkan produksi, jumlah tenaga kerja, dan menimbulkan citra buruk perusahaan. Untuk itu perlu pedoman yang khusus mengatur tentang pencegahan pelecehan seksual itu.

”Pencegahan ini sangat penting dan seminar ini memperkaya pedoman itu agar lebih teknis, lebih bisa dipahami, dan lebih komprehensif dalam upaya mencegah pelecehan di tempat kerja,” kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, Indonesia sangat membutuhkan peraturan tentang itu karena ada indikasi tingkat kualitas pendidikan pekerja perempuan yang sering menjadi sasaran pelecehan masih cukup rendah sehingga membutuhkan perlindungan.

Direktur Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk Indonesia Peter van Rooij mengingatkan, meski kasus pelecehan seksual di tempat kerja jarang terdengar, bukan berarti pelecehan seksual tidak terjadi. Bahkan, dari berbagai penelitian, tingkat pelecehan seksual di negara-negara di Asia Pasifik mencapai 30-40 persen. Di Amerika Serikat saja, menurut Komite Kesetaraan Peluang Kerja AS, pada 2006 terjadi peningkatan jumlah perkara pelecehan seksual hingga 100 persen menjadi 12.025 kasus.

Kekerasan seksual terhadap perempuan paling sering terjadi dalam ranah personal. Kekerasan justru dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah.

Demikian antara lain terungkap dalam diskusi ”Seksualitas Perempuan dan Media” di Jakarta, Rabu (24/11). Dalam kesempatan itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama 37 organisasi di 33 kabupaten dan 21 provinsi mengawali kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan mulai 25 November hingga 10 Desember dengan tema ”Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani”.

Berdasarkan dokumentasi Komnas Perempuan, pada 1998-2010, hampir sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan ialah kekerasan seksual. Terdapat 91.311 kasus kekerasan seksual dari 295.836 total kasus kekerasan terhadap perempuan. Lima jenis kekerasan seksual terbanyak ialah perkosaan, perdagangan perempuan bertujuan seksual, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, dan eksploitasi seksual.

Dua pertiga dari kasus kekerasan seksual terjadi di dalam ranah personal (69,2 persen). Selebihnya di ranah publik (22 persen) dan negara (2 persen). Ranah personal berarti kekerasan seksual oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan, dan relasi intim (pacaran dengan korban). Adapun kekerasan di ranah publik, korban tidak mempunyai hubungan kekerabatan darah ataupun perkawinan. Pelakunya bisa jadi majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang tidak dikenal. Sedangkan kekerasan seksual oleh negara berarti kekerasan oleh aparatur negara dalam kapasitas tugas.

”Banyak pelecehan di tempat kerja luput dari perhatian publik. Korban sering tidak memperoleh perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil,” kata Peter van Rooij.

No comments:

Post a Comment